Pusat Tunggu Honorer Kategori II dari BKD

JAKARTA-Formasi tenaga honorer kategori II akan dibahas pemerintah bersama DPR RI pada 31 Januari mendatang. Kategori II ini dalam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan-RB) Nomor 5 Tahun 2010 adalah honorer yang bekerja di bawah tahun 2005, tidak dibiayai APBN/APBD tapi bekerja di instansi pemerintah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo mengatakan, pembahasan penetapan formasi honorer kategori dua lebih dititikberatkan pada jumlah, siapa yang diangkat, ditempatkan di mana, bagaimana cara seleksinya, seperti apakah dites sesama honorer atau dengan mekanisme lain.

Read More

Pemerintah Angkat Kembali Tenaga Honorer 2011

Pemerintah Angkat Kembali Tenaga Honorer 2011

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan mengangkat tenaga honorer tertinggal yang telah lolos verifikasi dan validasi menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Februari mendatang.

Terkait hal itu, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan meminta, DPR tidak mendesak pemerintah untuk melakukan pengangkatan kembali tenaga honorer di luar hasil verifikasi dan validasi tersebut.

"Butuh biaya besar jika DPR tetap meminta pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer lagi. Saya khawatir jika pengangkatan tersebut tidak dihentikan akan memunculkan keinginan pengangkatan tenaga honorer lainnya," kata Mangindaan di Jakarta, Jumat (14/1).

Read More

kuota pelamar umum 60% dan tenaga honorer 40% cpns 2010

Kuotanya sudah kita tetapkan. Dari 300 ribu CPNS yang akan diterima tahun ini, 225 ribu untuk CPNS daerah. Itupun 40 persennya dari honorer, kata MenPAN dan RB EE Mangindaan kepada koran ini.

Hasil validasi data menunjukkan tidak mungkin membengkak lagi. Ya tidak mungkin melonjak lah. Sebelumnya ada dibilang 197 ribu lebih, begitu BKD disuruh mengusulkan jumlahnya hanya sekitar 131 ribu lebih. Karena ternyata banyak daerah yang tidak memiliki honorer lagi, ujarnya.

Prosentase 40 persen dari tenaga honorer, menurut politisi Partai Demokrat itu sudah maksimal. Jika dari hasil verifikasi dan validasi jumlahnya berkurang, maka jatah 40 persen akan dikurangi.

Mudah-mudahan saja, jumlah honorer yang memenuhi syarat tidak membengkak agar tidak menggerus jatah pelamar umur, tandasnya.

Di sisi lain Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi H Nana Sudjana SSos mengemukakan, pihaknya belum mendapatkan jadwal kapan MenPAN dan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) akan memberikan formasi CPNS se-Provinsi Bengkulu.

“Fomasi CPNS yang diusulkan ke MenPAN belum diputuskan. Nanti seluruh daerah akan dikoordinir oleh Pemprov mengurusi formasi CPNS se-Provinsi Bengkulu. Pihak MenPAN akan menjadwalkan pertemuan memutuskan formasi CPNS se-provinsi,” jelas Nana.

Bagitu juga, sambung dia, mengenai tambahan kuota CPNS, Pemprov Bengkulu pun belum mendapatkan kepastian apakah kuota CPNS dapat ditambah atau tidak. Namun, besar peluang formasi CPNS ditambah, akan tetapi nanti akan disesuaikan dengan hasil validasi tenaga honorer.

“Formasi CPNS akan turun serempak, sehingga tidak ada lagi saling tunggu antar daerah, yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan rakor tes CPNS se-provinsi,” ujarnya.

Read More

Pemkot Pekalongan Buka 137 Formasi CPNS tahun 2010

Pekalongan, CyberNews. Pemkot Pekalongan membuka sebanyak 137 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah kerjanya. Rencananya, perekrutan CPNS akan berlangsung bulan Oktober, sedangkan pelaksanaan pendaftaran, hingga kini belum diketahui.

"Soal pendaftaran, kami masih menunggu hasil kordinasi dengan pihak Provinsi Jateng. Kalau sudah ada hasilnya maka secepatnya akan kami umumkan," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekalongan, Agus Marhaendayana.

Jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak itu disesuaikan dengan jumlah PNS di Kota Pekalongan yang sudah memasuki masa pensiun. Dengan demikian, pihaknya segera membuka peluang kerja, khususnya CPNS sebanyak 137 formasi untuk diisi masyarakat di Kota Batik.

Lebih lanjut dijelaskan, 137 formasi CPNS itu terdiri dari 60 tenaga guru, 37 tenaga kesehatan, dan 40 tenaga teknis. Sementara, tenaga guru yang dibutuhkan meliputi guru TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian untuk tenaga kesehatan, yang dibutuhkan adalah perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, dan lain-lain.

Adapun untuk tenaga teknis meliputi bidang hukum, ekonomi, penyuluh KB, verifikator keuangan, dan lain-lain. Karena belum diketahui secara pasti kapan pelaksanaan pendaftaran, ujar Agus, maka masyarakat yang ingin menjadi CPNS lebih dahulu supaya mempersiapkan sejumlah persyaratan. Seperti ijazah yang sudah dilegalisir, foto kopi KTP yang sudah dilegalisir, dan foto berwarna.

"Foto yang dijadikan persyaratan pendaftara harus berwarna. Misalkan ada yang mengumpulkan foto hitam putih, kami anggap tidak memenuhi persyaratan," tandasnya.

Selanjutnya dijelaskan, karena masih banyak waktu, maka masyarakat di Kota Batik yang berkeinginan mengisi 137 formasi CPNS harus secepatnya mengurus semua persyaratan tersebut. Karena, untuk mengurus sejumlah persyaratan itu, kemungkinan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Read More

KEJAGUNG butuh 1.583 CPNS baru tahun 2010

Kejaksaan Agung (Kejagung) membutuhkan 1.583 orang untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Mereka akan ditempatkan di seluruh Indonesia.


Kasipenkum Kejatisu Edi Irsan mengatakan, peluang tersedia untuk berbagai formasi jabatan. Calon Jaksa Golongan III A 150 orang, Operator Komputer Golongan II C 142 orang, Verifikasi Keuangan Golongan II C 110 orang, Pengadministrasi Perkara Golongan II C 40 orang, Pranata Humas II C 31 orang, Pengamanan Tahanan dan Barang Bukti Golongan II A 650 orang dan Pengemudi Kendaraan Tahanan Golongan II A 460 orang.


Pendaftaran dimulai 5 Oktober mendatang. "Bagi warga Sumut yang ingin mengikuti dapat mendaftarkan diri ke kantor Kejatisu di Jalan AH Nasution," kata Edi kepada Global, Selasa (28/9).


Kualifikasi pendidikan yang bisa mengikuti seleksi CPNS Kejagung antara lain S1 Hukum, Diploma III Komputer, Diploma III Akutansi, Manajemen, Pajak dan Perbankan. Diploma III Komunikasi dan SMU. Berusia paling rendah 18 tahun dan maksimal 35 tahun.


Edi menambahkan, setiap pelamar harus mendaftar sendiri dan tidak dapat diwakili. Surat lamaran juga ditulis tangan sendiri dan ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pembina melalui Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI.


"Informasi lebih lengkap di papan pengumuman di Kejatisu," tandasnya.

Read More